Aksi Brawijaya Menggugat

Demonstrasi menolak Omnibus Law di Jakarta, 8 Oktober 2020 banyak dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) turut serta dalam demonstrasi bertajuk Seruan Aksi Brawijaya Menggugat yang diinisiasi oleh Eksekutif Mahasiswa (EM) UB melalui media daring. Aksi ini menuntut pemerintah untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). “Iya jadi itu menentang segala keputusan dari penguasa, jadi tidak hanya Dewan Perwakilan Rakyat, namun juga pemerintah, salah satunya Omnibus Law. Mendesak Jokowi (Presiden) untuk mengeluarkan PERPU, membatalkan Omnibus Law” ujar Muhammad Farhan Azis (Farhan) selaku Penanggung Jawab (PJ) Umum aksi mahasiswa UB di berbagai kota. Lebih lanjut, Muhammad Isom (Isom) selaku PJ di Jakarta pun mengatakan “Ya sebenarnya kalau untuk seruan aksi ini kita menolak Omnibus Law,”.Aksi tersebut merupakan implementasi fungsi mahasiswa “Karena ini (seruan aksi) salah satu implementasi dari fungsi mahasiswa, jadi kita merasa tidak bisa diam” ujar Farhan. Ia juga merasa perlu memberi dukungan pada buruh dan mahasiswa lainnya “Memberikan support moral ke buruh, ke teman-teman mahasiswa,”. Selaras dengan pernyataan Farhan, Isom pun berujar “Sebagai bentuk moralitas kita mahasiswa UB untuk pada akhirnya kita turun ke jalan, harus menyuarakan,”.
Penyebab gerakan ini lahir dikarenakan adanya dugaan isi Omnibus Law UU Ciptaker yang memberi dampak buruk untuk buruh. Peraturan di Omnibus Law UU Ciptaker yang memperbolehkan kerja lebih dari lima hari, memunculkan kekhawatiran adanya eksploitasi terhadap buruh dari perusahaan yang menggajinya. “Bisa jadi itu benar benar tergantung pada willingness dari si perusahaan, kalau culas kan ya pasti (buruh) dieksploitasi enam hari (kerja) jadi tidak melanggar hukum. Padahal di UU sebelumnya dilarang kayak gitu, cuma lima hari (kerja)” tambahnya. Maksud pernyataannya merujuk pada perubahan UU Nomor 13 pasal 79 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi pasal 79 di UU Ciptaker. Dalam kondisi pandemi, mahasiswa UB dan demonstran lain tampak mengenakan masker. Rombongan UB terlebih dulu berkumpul di Universitas Bung Karno (UBK). Lalu pada pukul 11.22 WIB mereka jalan dan melakukan Long March menuju Istana Merdeka. Dalam perjalanan ke Istana Merdeka, mereka terhenti di Jalan M.I. Ridwan Rais. Pada pukul 15.57 WIB, di tengah terhentinya rombongan UB, sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan, sudah terlihat asap gas air mata dari kejauhan. Oknum pedemo dengan polisi saling melempar batu, tampak juga ada banyak bambu dan kayu berserakan di tempat tersebut. Kericuhan itu menjadi pemicu terhentinya rombongan UB “Kita stuck di jalan M.I Ridwan Rais. Tim kita juga coba lihat kondisi ke depan memang sudah ada kericuhan, gas air mata,” ucap Isom. Sementara rombongan UB memutuskan untuk ke depan stasiun Gambir “Kita memutuskan untuk belom maju, (hanya) sampai di titik depan stasiun Gambir,” ujar Isom. Sementara itu, oknum pedemo lain sedang merusak lampu lalu lintas di wilayah Tugu Tani. Ditemukan pula api yang melahap pos polisi di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu, rombongan UB memutuskan untuk menyudahi aksi demonstrasinya, karena faktor keselamatan. “Kita memilih untuk bermain aman jadi pukul 16.00 WIB lewat memutuskan untuk mundur, karena situasi depan udah tidak memungkinkan kita untuk maju,” ujar Isom. Akhirnya rombongan UB berkumpul di depan Taman Ismail Marzuki untuk beristirahat sejenak. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke UBK dan mengakhiri demonstrasi ini. Isom berharap agar tuntutan yang dibawanya dapat didengar oleh pemerintah. “Harapan umumnya yang pasti ke depannya dengan ini semoga bisa desakan kita itu menjadi dikabulkan oleh pemerintah,” ujar Isom.

Oleh : Benayn Bilalakram Hudoyo

Ilustrasi: Indra Aswangga Putra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp